Beberapa hari yang lalu Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mengeluarkan pernyataan miring yang mengaitkan bantuan tsunami dengan eksekusi mati mafia narkoba Bali Nine sehingga menuai kecaman.
Kecaman atas komentar ini disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional untuk kemandirian hukum Indonesia terlepas dari campur tangan asing.
Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin
“Ini sungguh naif mengaitkan bantuan sumbangan dengan penegakan hukum. Sungguh sinis,” ujar Din di Kantor PP Muhammadiyah, Jl Cikini, (23/2/2015), Din juga mengatakan sebaiknya bantuan dari Australia pada tsunami 2004 lalu sebaiknya dikembalikan saja karena tindakan Australia sangat tidak terpuji. “Saya dukung, saya ikut untuk kumpulkan koin. Kalau perlu kita kembalikan saja!” ucap Din.
Ketua MUI ini juga menyatakan bahwa hukuman mati sudah sangat layak dan sah dalam Islam seperti yang di fatwakan Majelis Ulama Islam (MUI). “Pelaksanaan hukuman mati terhadap pengedar narkoba sudah semestinya didukung. MUI sudah mengeluarkan fatwa itu. Pemerintah harus tidak ragu-ragu, perspektif Islam mereka telah menghilangkan nyawa orang. 18 Ribu orang per tahun telah hilang nyawa orang di negeri ini dan 8 ribu orang masuk rehabilitasi,” ucap Din.
“Pihak luar tidak boleh intervensi dan pemerintah Indonesia sudah bagus, sudah tegas sebagai upaya untuk menyelamatkan kita dari bahaya narkoba,” pungkasnya.
Anggota DPR dari Fraksi PKB Lukman Edy
Anggota DPR dari Fraksi PKB Lukman Edy pun mengajak rekan sejawatnya untuk ikut menyumbangkan koin demi mengembalikan bantuan yang sudah diberikan Australia ke Aceh. “Saya ajak anggota DPR lainnya ikut koin untuk Australia. Sekarang kan sedang reses, yang masih di Jakarta bisa mampir atau bisa dititipkan lewat yang lain,” ucap Lukman.
Menurutnya, pengumpulan koin ini sebagai bentuk teguran keras untuk PM Abbott. “Kita mengutuk Abbott dan kita minta Australia tidak menghubungkan hukuman mati dengan hubungan indonesia-australia secara bangsa dan negara. Bagi saya pribadi, bila Abbott menghubungkan itu, wajar menuduh Abbott memberikan perlindungan bisnis narkoba di wilayah Pasifik dan ASEAN,” ujar Lukman.
Ketua MPR Zulkifli Hasan
Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan tindakan Abott sangat tidak pantas apabila mengungkit lagi bantuan yang telah diberikan. “Saya kira sudah tepat teman-teman mengumpulkan koin untuk Australia. Saya pun mau ikut,” ucapnya.
“Pernyataan itu tidak pantas, tidak elok. Apalagi negara sekaliber Australia, masa bencana lama diungkit-ungkit,” sambung politikus PAN ini.
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj
Menurut Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj bahwa Australia bersikap ambivalen dalam menyikapi hukuman mati terkait dengan kasus hukuman mati pelaku Bom Bali Amrozi dan Ali Ghufron dan Bali Nine, terpidana mati karena kasus narkoba warga negara Australia. PBNU, kata Kiai Said, menjelaskan, secara hukum agama, hukuman mati diizinkan dan hukum negara pun juga mengizinkan. “Jadi keduanya klop,” katanya di gedung PBNU, Sabtu. Ia tidak setuju dengan ungkapan, yang berhak membunuh hanyalah Tuhan karena Allah sendiri dalam firmannya mengizinkan adanya hukuman mati.
Hukuman mati secara fikih untuk maslahah mursalah atau untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ia mencontohkan, masjid pun harus dibongkar jika memang diperlukan untuk pelebaran jalan. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. “Kita akan mengeksekusi 64 penjahat narkoba untuk menyelamatkan 240 juta rakyat Indonesia, untuk kepentingan yang lebih besar,” tandasnya. Keputusan pelaksanaan hukuman mati ini, katanya, merupakan bagian dari sistem hukum dan kedaulatan Indonesia. Negara lain tidak berhak melakukan intervensi.
Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi
KH Hasyim Muzadi meminta pemerintahan Jokowi- JK tidak perlu takut dengan tekanan negara lain untuk melaksanakan hukuman mati bagi pengedar Narkoba. PBNU mendukung langkah pemerintah untuk tetap melaksanakan sanksi paling berat itu. Hal ini disampaikannya menanggapi banyaknya tekanan negara lain yang menolak hukuman mati bagi warganya yang terjerat kasus peredaran narkoba di Indonesia. “Tidak usah terpengaruh dengan tekanan dari luar negeri. Karena luar negeri sendiri juga melakukan hukuman mati itu, cuma belum tentu kita tahu,” ujarnya menjawab wartawan, usai menjadi narasumber Sarasehan Kepahlawanan KH Wahab Hasbullah yang digelar Unwaha di Pemkab Jombang, Sabtu (21/2).
Salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ini melihat adanya kemungkinan orang-orang yang meminta pembatalan hukuman mati adalah mereka yang terkait dengan jaringan pengedaran narkoba nasional. “Jadi kita kembali berpedoman kepada hukum kita sendiri. Australia saja melakukan hukuman mati itu, pada satu sektor,” ujarnya seraya selaku watimpres sudah menyampaikan hal itu kepada Presiden
Sumber: Moslem4all